uu 26 2007. View PDF. uu 26 2007

26 April 2007. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Pasuruan mengimplementasikan UU tersebut agar tercapai jumlah RTH yang ditentukan,. Menurut Undang-undang No. Status Peraturan. 21 Juni 2001. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2008. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak. Wilayah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 26. Pasal 26 (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan. Beranda. NOMOR 23 TAHUN 2014. E. txt) or read online for free. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Permen No. UU Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kementerian Sekretariat Negara: No. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Status: Hanya untuk pelanggan Penataan Ruang Ditetapkan: 27 April 2007 Berlaku: 27 April 2007 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. 26/2007 yang diterbitkan pada masa pemerintahan SBY ini mengatur tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU No. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu. U Badan: Nomor: 26: Tahun Penetapan: 2007: Tempat Penetapan: Tanggal Penetapan: Tanggal Pengundangan: Sumber: Bidang Hukum:. Pengaturan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam UU no 26 tahun 2007 mengamanatkan pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang dijelaskan dalam pasal 68. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070); b. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. UU No 26 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-undang (UU) tentang Penataan Ruang. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. 2007. NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) NO. Di Indonesia dikenal 2 (dua) macam perencanaanUU PR No. 1. Pada awal diskusi, Ibu Sekretaris Daerah menyampaikan paparan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi antara Kebijakan. 4723, LL SETNEG : 34 HLM. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 24, LN. Jenis. 5234. 25, LN. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. AD Premier 9th floor, Jl. 93, TLN NO. UU NO 26 2007. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pengganti UU No. Undang-undang (UU) NO. 3. Undang-undang (UU) NO. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 2. 2007. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dalam Satu Naskah. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sejak tadi pagi saya mencoba men-dowload UU no 28 thn 2007 di website pajak, tapi file nya ke corrupt…jika sudah ada yang mendownload,tolong dikirimkan UU tersebut…. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 39 of 2014 concerning Plantation; Peraturan Pemerintah. Undang-undang (UU) NO. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,Naskah Akademik (Penyusunan) DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Nomor. Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah. E. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darhi, ,. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, RZ KSNT yang pada UU 27/2007 diatur sebagai rencana• UU No. 4724, LL SETNEG : 28 HLM. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. 4725, LL SETNEG : 50 HLM. I. 2007/NO. 26/2007 (Undang-undang organik) ini adalah : 2 (dua) berupa Undang-undang, minimal 16 (enam. UU no 11 tahun 2020 sudah ditetapkan sejak November 2020 ini. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Satu Naskah. Penataan ruang yang diamanatkan didalam UU no. 71 of 2014 concerning Protection and Management of Peat EcosystemsMisalnya, UU Cipta Kerja mengubah Pasal 6 UU No. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. Memaparkan ketentuan mengenai asas dan tujuan penanaman modal yang diatur di. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; b. Baca juga: Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU No. Untuk memperkukuh pertahanan nasional, kewenangan penyelenggaraan penataan ruang perlu diatur guna menciptakan keserasian & keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Informasi Hukum ESDMUndang-Undang organik/sektor yang memuat ketentuan pidana sebagai berikut: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan. pdf. Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang T. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. UU ini berjumlah 50 halaman dan memiliki 80 pasal. 26 Tahun 2007” ini dapat terselesaikan dengan baik. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. Ruang Bawah Tanah. Alamat 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) : S-2 Program Studi Teknik Sipil, Minat PWK Fakultas Teknik-Universitas Brawijaya memungkinkan, dengan tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang [1]. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan acuan bagi para mahasiswa mengenai teori perencanaan, rencana tata ruang, serta pedoman. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 5068, LL SETNEG : 39 HLM. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun untuk. Pasal 34A DITAMBAH Dalam rangka mengakomodasi kegiatan No. View PDF. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004. 76–77) BAB XIII KETENTUAN PENUTUP (Ps. 4725, LL SETNEG : 50 HLM Subjek UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Persetujuan ASEAN bertujuan mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan internasional secara intensif. 2009/ No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No. darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan. NUMBER 26 YEAR 2007 CONCERNING SPATIAL MANAGEMENT BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Consdi ering : a. NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pada bab I, UU RI NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG ini membahas. UU No. 7 Tahun 1982, TLN No. Dalam pasal 29 ayat 2, Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa setiap wilayah minimal terdapat RTH 30% dari luas wilayah sedangkan Kota Pasuruan saat ini memiliki RTH 20. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor. --3 halamanPasal 26 (1) Setiap orang berhak : a. NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI DANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Penataan Ruang Mencakup Ruang Darat, Ruang Laut, dan Ruang Udara, termasuk Ruang di dalam Bumi, sebagai Satu Kesatuan. 4740, LL SETNEG : 60 HLM. ” – Pengendalian pemanfaatan ruangdiatur dengan peraturan pemerintah (ps. Government Regulation No. KEWAJIBAN WAJIB PAJAKScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Undang-undang (UU) NO. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. E. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang beserta turunannya, dan sumber hukum perencanaan pembangunan (a-spasial) yaitu UU No. Sebagai bagian dari struktur ruang, penyelenggaraan jaringan listrik dapat juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU 26/2007”), termasuk pula ketentuan penyelesaian sengketa apabila ada pihak yang bersengketa di bidang penataan ruang. merujuk pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar mengurangi berbagai permasalahan bencana alam. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 25, LN. Bagikan . UU No. Pasal 1 Angka 7 Pasal 1 Angka 7 DIUBAH Disesuaikan dengan Ketentuan Umum Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dalam Bab I UU. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. Inventarisasi Ekosistem Gambut; Penetapan Fungsi. TEMPO. ISBN 979-538-320-5 Cetakan: I / 2007 Tebal: X + 463 HargaRekomendasi tata ruang Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan melakukan sinkronisasi Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 dengan UU 26/2007 dan UU 27/2007. 2007. uang laut, dan. Undang-undang ini terdiri atas 10 Bab dan 51 pasal, yang mana tiap pasalnya membahas berbagai hal terkait pengadilan hak asasi manusia. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, RANGKUMAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG PENGERTIAN Pengaturan penataan ruang adalah pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Menurut UU No 26 Tahun 2007 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Oswar Mungkasa Follow. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. docx), PDF File (. Jadi, UU no. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No. Undang-undang (UU) tentang Penataan Ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG. Pasal 26 (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. Misalnya, UU Cipta Kerja mengubah Pasal 6 UU No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Sejauhmana efektifitas pemberlakuan UU No. rencana struktur ruang wilayah kabupaten. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengna kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang sesuai dengan dan menyesuaikan dengan perkembangan budaya. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2. UU ini mengatur tentang : Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Q) Pembangunan perkebunan dalam kawasan. 1. Khusus tata ruang, UU ini menghapus sejumlah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Pasal 10 dan 11 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dalam Satu Naskah. 9. uu penataan ruang bertujuan perbaiki daya saing indonesia Sosialisasi UU No. Undang-undang (UU) tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 (UU/2009/46) (2009)tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. UU 2007 26: Kode Klasifikasi: NONE: Bahasa: Indonesia: Lokasi Simpan: Perpustakaan PUPR: Kolasi: NA: Judul Seri: Edisi: NA: Sumber: Subyek: NA: Masuk atau daftar untuk menulis komentar. 26 Tahun 2007, namun implementasinya masih menimbulkan kerumitan. UU 26 Tahun 2007 Rencana Umum Rencana Rinci RTRW Nasional Rencana Pulau / Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional RTRW Propinsi RTR Kawasan Strategis Propinsi RTRW Kabupaten / Rencana Pulau / Kepulauan dan RTR Kota Kawasan Strategis Kabupaten / Kota Sistem Zonasi Peraturan Zonasi 2. istilah tersebut, mulai dari pengertian ruang, tata ruang, struktur, pola ruang, penataan dan masih. 66, TLN NO. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaMengubah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 29 Desember 2021 21:00. Pemerintah kabupaten memiliki wewenang dalam pengembangan dan pengelolaan kabupaten dan telah disahkan dalam undang – undang. BAB II Asas dan Tujuan. Undang-undang ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat, hak dan kewajiban pemangku kepentingan, serta sanksi hukum bagi pelanggaran. TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983. UU No. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) • Pada 5 Oktober 2020, DPR RI telah mensahkan UU Cipta Kerja. UU No. 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. PP ini mengatur mengenai penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak pengelolaan, yang terjadi dengan atau di dalam: 1) Batas Daerah; 2) Kawasan Hutan; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 4) Izin; 5) Konsesi; 6) Hak Atas Tanah dan/atau Hak pengelolaan; 7) Garis Pantai; 8). 24 Tahun 2007. 11-2020 tentang Cipta Kerja menjadi gugur. Undang-undang (UU) tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. 33, TLN NO. UU-26-2007-TheLawOfSpatialPlanning.